CIANJUR UTARA SIAP MANDIRI!!!

CIANJURERABARU.com - Forum Seminar Rembug Warga membahas Program Aglomerasi Cianjur yang digelar di Hotel Cianjur, Cipanas, Sabtu (6/12).

Kegiatan yang menghadirkan akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan berbagai elemen warga itu menjadi ruang diskusi perkembangan kawasan Cianjur Utara, arah kebijakan pemerintah, serta kesiapan masyarakat menghadapi perubahan struktural akibat aglomerasi.

Dalam Forum Rembug Warga ini ditutukan bahwa aglomerasi Cianjur menjadi momentum penting bagi transformasi ekonomi, tata ruang, dan kehidupan sosial.

Para narasumber menegaskan perlunya perencanaan ruang yang kuat, pelibatan masyarakat, penguatan kebijakan lingkungan, tata kelola pembangunan berkelanjutan, serta integrasi program pemerintah dan warga.

Seluruh proses ini diharapkan membawa manfaat luas bagi masyarakat Cianjur Utara sebagai pusat transformasi kawasan.

Narasumber pertama, Dr Redi Hendiyanto dari Unisba, menyampaikan bahwa wilayah Cianjur Utara yang meliputi Cipanas, Pacet, Sukaresmi, dan Cikalongkulon, mengalami pertumbuhan signifikan seiring perannya sebagai jalur strategis Bandung–Jakarta.

Sektor wisata Cipanas berkembang pesat akibat meningkatnya arus kunjungan dari Jabodetabek dan wilayah penyangga, memicu munculnya vila, kuliner, dan layanan wisata baru.

“Setiap akhir pekan arus wisatawan meningkat dan mendorong mobilitas ekonomi di Cipanas. Aktivitas ekonomi banyak bergantung pada masyarakat luar daerah,” ujarnya.

Ia menilai pertumbuhan kawasan pada tahap awal terjadi secara alami tanpa rencana tata ruang yang kuat sehingga menimbulkan kesenjangan antardaerah di Cianjur.

Sejak 2010, perubahan gaya hidup, pola konsumsi, dan mobilitas masyarakat turut dipengaruhi dinamika Bandung–Jakarta.

Menurutnya, kondisi itu menjadi dasar lahirnya konsep aglomerasi di Cianjur karena kombinasi potensi wisata, hortikultura, ekowisata, dan pertanian.

Sementara itu, narasumber kedua, Dr Dadang Husen Sabana menjelaskan bahwa aglomerasi Cianjur kini memiliki payung hukum melalui UU Daerah Khusus Jakarta Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur keterhubungan Jakarta dengan daerah penyangga, termasuk Cianjur.

Ia menyebut Cianjur memegang tiga peran strategis: penyangga pertumbuhan ekonomi kawasan metropolitan, daerah tangkapan air bagi stabilitas wilayah hilir, serta lumbung pangan regional melalui produksi beras dan hortikultura.

Dadang menambahkan, peluang investasi baru dan perpindahan industri dari Jakarta berpotensi masuk ke Cikalongkulon dan Mande seiring rencana pembukaan akses tol yang menghubungkan Cianjur dengan jalur industri Karawang–Bekasi–Jonggol.

"Selain itu, sektor wisata diproyeksikan tumbuh terutama di area Waduk Cirata, serta rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah berteknologi energi terbarukan di Mekarsari, Cikalongkulon," tambahnya.

Narasumber ketiga, Dr Irfan Jamil dari FEBI Unsur sekaligus Ketua MES Cianjur menyoroti urgensi ketersediaan rencana tata ruang yang jelas sebagai kunci keberhasilan aglomerasi.

“Sebagus apa pun konsepnya, jika tidak disertai rencana tata ruang yang jelas, pembangunan akan sulit. Tata ruang harus menjadi penuntun arah pembangunan,” katanya.

Ia menilai, pembahasan peraturan daerah di DPRD Cianjur berjalan terlalu cepat, padahal mencakup wilayah luas. Persoalan kemacetan Cipanas juga belum teratasi karena minimnya infrastruktur permanen, seperti jembatan layang atau terowongan.

Dalam pemaparannya, Irfan menyinggung perubahan penggunaan lahan di kawasan Gunung Putri dan Ciherang yang semula merupakan area tanaman keras tetapi berubah menjadi pertanian intensif, sehingga meningkatkan risiko banjir dan longsor.


Temuan lapangan menunjukkan tingginya genangan air saat hujan akibat menurunnya daerah resapan, tersumbatnya saluran air, serta perubahan kontur lahan.


Ia menekankan perlunya pengawasan terhadap alih fungsi lahan, penyusunan amdal yang ketat, serta keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana melalui koordinasi dengan BPBD.

Menurut Irfan, pelibatan publik dalam perencanaan pembangunan perlu diperkuat karena konsultasi publik selama ini dinilai hanya prosedural.

“Sekitar 150 lembaga sering diundang, tetapi implementasi rekomendasi di lapangan sering tidak terlihat,” ujarnya.

Ia menekankan peran rumah aspirasi, organisasi masyarakat, dan media dalam menyediakan informasi serta mendorong pemerintah menjalankan kebijakan secara tepat.

"Materi terkait UMKM, pariwisata, urbanisasi, dan perubahan demografi di Cianjur Utara juga perlu pemetaan lebih terarah agar pengembangan wilayah sesuai kebutuhan masyarakat," tutupnya.(rbi)

sumber radarcianjur.om